Ketidakadilan Pelayanan Kesehatan

Posted: February 13, 2009 in Info
Tags: , , , ,

Baru-baru ini kasus kericuhan pada antrean pasien dukun cilik di Jombang membuat kita terpana. Keinginan masyarakat untuk sehat terhambat masalah keuangan sehingga pengobatan alternatif macam dukun cilik ini kian marak dan ramai didatangi. Cerita orang miskin di negeri ini “disandera” rumah sakit sudah biasa. Jangan pula heran jika seorang ibu muda yang baru melahirkan tidak bisa membawa pulang bayinya dari klinik. Masalahnya sama, yaitu tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan.

Namun akar utamanya sebenarnya adalah anggaran kesehatan sangat kecil dan sistem kesehatan yang diskriminatif. Anggaran kesehatan di negeri ini kalah jauh dengan anggaran pendidikan dan pertahanan. Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 yang berjumlah Rp1.037,1 triliun, anggaran Departemen PendidikanRp207,4 triliun, Departemen Pertahanan Rp33,7 triliun, dan Departemen Kesehatan Rp20,3 triliun.

Dari segi proporsi anggaran kesehatan itu hanya 2,8 persen dari total APBN 2009. Belum pernah anggaran kesehatan lebih dari 3 persen dari total APBN. Dari tahun ke tahun jumlah anggaran memang meningkat, tapi proporsinya menurun. Anggaran Departemen Kesehatan tahun 2005 Rp11,14 triliun (2,9 persen dari total APBN), tahun 2006 Rp13,98 triliun (2,3 persen dari total APBN), tahun 2007 Rp18,75 triliun (2,7 persen dari total APBN), dan tahun 2008 Rp18,76 triliun (2,49 persen dari APBN).

Angka ini jauh dari anggaran yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 15 persen dari APBN. Meski anggaran itu ditambah APBD, dana alokasi khusus, dan pinjaman/ hibah luar negeri (PHLN), tetap saja jumlahnya kurang dari standar WHO. Mengapa anggaran kesehatan sangat kecil?

Para pejabat negeri ini belum sepenuhnya memperhatikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan fisik mendominasi benak para pengambil kebijakan. Padahal, sudah banyak penelitian membuktikan bahwa warga negara yang sehat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama yang lebih baik.

Sampai kini, untuk melayani kesehatan dasar (untuk menyembuhkan warga sakit) pun belum tertangani semua. Ini menandakan bahwa harapan untuk memiliki rakyat yang sehat dan berkualitas jauh panggang dari api. Target mengurangi kematian bayi dan kematian ibu serta meningkatkan umur harapan hidup bisa terancam gagal jika pemerintah tidak bekerja lebih keras lagi untuk mencapai hasil maksimal.

Untuk memecahkan persoalan tersebut, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sudah mencoba sejumlah terobosan. Di antaranya lewat kebijakan program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) atau kini diganti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program ini memberikan harapan bahwa akses untuk masyarakat bawah mulai terbuka.

Harus diakui dalam kasus Askeskin memang terjadi mismanajemen, pendataan yang kurang maksimal, klaim bermasalah, dan kekurangan lain, tapi bukan berarti tiada harapan. Sampai kini baru Sumatera Selatan yang mengadopsi kebijakan Jamkesmas dan beberapa rumah sakit yang ditunjuk Departemen Kesehatan.

Berobat gratis menjadi jalan pendek untuk melayani kesehatan kaum miskin. Cakupan Jamkesmas harus diperluas lagi agar usia harapan hidup terus meningkat. Menteri Kesehatan harus lebih tegas dan lebih berani untuk memperjuangkan nasib kesehatan kelas bawah.

Sistem Pasar Bebas

Sistem kesehatan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Dalam sistem ini, orang yang memiliki duit banyak bisa memperoleh layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bisa diakses sesuai dengan tebal atau tipisnya kantong seorang pasien.

Warga yang miskin tidak mampu berobat, hanya menunggu keajaiban dari Tuhan atau menunggu ajal menjemput. Padahal, sakit bukan hanya menimpa orang-orang kelas menengah ke atas. Semua warga negara berpeluang sakit. Bahkan di kalangan orang miskin, potensi untuk sakit lebih besar karena asupan gizi yang buruk, akses informasi medis yang minim, gaya hidup buruk, dan kemampuan berobat yang rendah.

Lebih buruk lagi, penyakit orang miskin umumnya bertumpuk-tumpuk karena saat penyakit pertama belum sembuh datang penyakit kedua dan seterusnya. Pada saat yang bersamaan, beberapa rumah sakit milik pemerintah daerah dijadikan sebagai sumber pendapatan. Privatisasi rumah sakit ini telah mengancam orang-orang miskin ke sudut yang makin terpuruk.

Risikonya, rumah sakit tak ubahnya perusahaan komersial lain yang berorientasi keuntungan. Orang-orang miskin akan ditolak rumah sakit karena mereka miskin. Biaya pelayanan kesehatan selalu lebih mahal untuk ukuran ekonomi ratarata masyarakat. Apalagi sistem membayar uang tunai langsung membuat beban pasien dan keluarganya makin berat.

Kita bisa belajar dari negara-negara maju dalam menciptakan sistem kesehatan yang adil dan merata. Salah satu penyebab kemenangan Barack Obama di Amerika Serikat adalah rencana sistem kesehatan yang dia tawarkan lebih baik dari rivalnya, John McCain. Untuk rakyat miskin AS yang berjumlah 47 juta jiwa, Obama menyediakan asuransi model subsidi.

Anak-anak AS wajib dilindungi asuransi kesehatan dan semua penduduk dewasa juga harus mempunyainya. Bagi rakyat miskin, premi akan dibayar pemerintah yang dananya diperoleh dari anggaran pemerintah federal, negara bagian, iuran perusahaan, dan iuran dari kalangan mampu. Saat warga miskin jatuh sakit, dia memperoleh pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan uang.

Intervensi pemerintah

Seandainya semua warga negara Indonesia mempunyai penghasilan yang sama besarnya, akses terhadap pelayanan kesehatan tidak ada masalah. Faktanya, kesenjangan pendapatan yang lebar telah membuat akses pelayanan berada dalam jurang ketidakadilan.

Tidak ada jalan lain kecuali Departemen Kesehatan segera memperbaiki sistem jaminan kesehatan yang lebih baik bagi rakyat miskin. Idealnya, semua warga negara tanpa pandang kelas ekonomi, jenis kelamin, dan geografis bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan cukup.

Komisi Kesehatan dan Kependudukan di parlemen mestinya berteriak lebih keras supaya pemerintah menaikkan anggaran kesehatan. Meski Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2009 tinggal beberapa bulan, tak satu pun calon presiden dan calon wakil presiden yang mengajukan tawaran kebijakan di bidang kesehatan ke publik.

Dalam iklan-iklan politiknya, mereka lebih banyak beretorika tanpa memberikan tawaran kebijakan yang konkret dan detail di bidang kesehatan. Beranikah presiden yang terpilih nanti menaikkan anggaran kesehatan dan menciptakan sistem jaminan kesehatan lebih adil?**

Holid Jazuli
Mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi Bandung (www.okezone.com)


Comments
  1. limpo50 says:

    kita suka melihat anggaran dalam skala global, padahal detailnya payah…. begitu banyak anggaran bermacam-macam program tak masuk akal dan tak efektif bisa lolos… mengapa ? karena globalnya sudut pandang pada saat seleksi diatas sana…dan beraninya mengusung program untuk kebutuhan yang tak urgen.
    Perencanaan kita rusak. dan memperjuangkan anggaran sama rusaknya dengan menyetujui anggaran. Kita berdebat dalam frame prosentase semata.
    Pada tataran penyelenggara/pemegang program tak ada pedoman yang bisa menyaring kualitas pengajuan program/anggaran.
    Ada kesalahan dalam prinsip manajemen yang tak digubris…
    Pertanggung jawaban yang ketat jangan dikira sama dengan melaksanakan program yang efektif… sebab anggaran yang hanya dihabiskan tanpa hasil mendasar kebanyakan itu yang disetujui,…sementara kegiatan yang inovatif dan membangun biasanya tak punya tempat untuk diajukan…ada saja yang menghambat.
    Masalah penganggaran nampaknya masalah terbesar di negeri ini…. masalah yang membuat keterpurukan dan nyaris tak diperbaiki…. itu tadi…orientasi kita pada prosentase anggaran departemen.. maunya dinaikkan tapi tak ada mutu dan pengendaliannya.

  2. muh iqbal says:

    hal itu terpulang pada perencanaan yang berdasar kepada kebutuhan yang ada bukan pada jumlah anggaran yang ada. Masalahnya kalau anggaran sedikit kita juga mau apa, banyak ide bagus terbentur masalah dana apalagi itu masalah pelayanan kesehatan dasar. Kalau masalah tidak maksimalnya suatu program tergantung masing-masing penanggungjawab yang biasanya PNS-PNS yang kurang becus dan kurangnya kontrol dari pemerintah yang biasanya tidak tahu apa-apa tentang kesehatan cuman modal suara terbanyak tanpa otak yang memadai

  3. Andi Herman says:

    Saya permasalah anggaran kesehatan di masing-masing daerah sama Pak…
    adapun anggaran yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 15 persen dari APBN. itu hanya dituangkan dalam kesepatan antara Bupati dan Walikota se-Indonesia, tetapi tetap saja anggaran di Kabupaten/Kota kurang dari 15 persen. Bandingkan dengan pendidikan yang telah meloloskan Undang-undang pendidikan dimana didalamnya telah mencantumkan bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen. Kesehatan sendiri masih mengacu kepada Undang-Undang kesehatan yang lama tahun 1992, Samapi sekarang RUU-nya pun belum dibahas, malahan RUU rumah sakit yang terlebih dahulu dibahas, sedangkan UU kesehatan yang merupakan induknya diparkir dulu. Sungguh hal yang memprihatinkan…..😦😦

  4. muh iqbal says:

    he..he betul pak! kadang hal yang penting dilupakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s