Perubahan Paradigma KB

Posted: March 17, 2009 in Info
Tags: , , , , ,

Sejak dicanangkan dan digalakan secara nasional oleh Presiden RI Ke-2 Soeharto pada tahun 1970, hingga kini Program Keluarga Berencana (KB) masih dipahami secara sempit oleh masyarakat sehingga tujuan akhir KB yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera belum benar-benar terwujud. Cita-cita luhur KB ini tersandung paradigma keliru tentang KB.

Secara awam, masyarakat memahami KB sebagai program pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan melalui perencanaan kelahiran dan jumlah anak sehingga masyarakat merasa telah turut menyukseskan program KB tatkala ia telah berhasil menjarangkan kehamilan dan membatasi jumlah anak paling banyak 2. Pemahaman yang keliru inilah yang menyebabkan keberhasilan KB hingga sekarang belum mampu membentuk keluarga yang benar-benar bahagia dan sejahtera.

KB juga belum (jika tak mau dikatakan tidak) berhasil membentuk generasi yang berkualitas. Atau dengan kata lain program KB secara kuantitas telah berhasil menekan laju pertumbuhan jumlah peduduk namun secara kualitas tidak mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga di Indonesia. Angka pengangguran pada usia produktif dan jumlah anak putus sekolah dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sementara laju Pembangunan Nasional yang dilihat dari human development index (HDI) negara kita masih cukup rendah. Pembangunan ini didasarkan pada tiga parameter pembangunan manusia atau Human Centered Development dimana untuk mengukur prestasi sebuah pembangunan yang berlaku secara internasional, nilai atau Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan melihat; Pertama, sejauh mana tingkat pengetahuan individu atau masyarakat (sektor pendidikan). Kedua, harapan hidup atau usia penduduk dari sebuah masyarakat. Dan yang ketiga, adalah bagaimana pendapatan atau income per kapita untuk menetukan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat.

Hingga tahun 2009 ini jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 238 juta. Sementara bangsa ini kian didera berbagai permasalahan, mulai dari kegagalan pembangunan bidang pendidikan yang ditandai dengan rendahnya Education development index (EDI) dan indikasi lain yang menunjukan carut-marutnya dunia pendidikan (Kasus ijazah palsu, kecurangan UN dll). Menurut laporan UNESCO, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi pendidikan yang dirilis November 2008 menyebutkan bahwa, peringkat pendidikan di Indonesia turun dari 58 menjadi 62 dari 130 negara di dunia. Dilaporkan pula bahwa indeks pembangunan pendidikan atau Education development index (EDI) Indonesia adalah 0,935, di bawah Malaysia (0,945) dan Brunei Darussalam (0,965). Selain hal tersebut diatas, indikator belum berhasilnya misi KB ini dapat dilihat dari masih rendahnya usia harapan hidup (bidang kesehatan) dan rendahnya daya beli masyarakat (bidang ekonomi).

Pada sektor kesehatan, usia harapan hidup penduduk Indonesia masih jauh di bawah Jepang dimana usia harapan hidup penduduk telah mencapai di atas 80 tahun. Pada sektor ekonomi, Indonesia tidak hanya kalah dari ‘saudara’ nya, Jepang. Tapi kalah dari hampir seluruh negara di kawasan Asean, bahkan negara kita yang konon mengekspor beras ke Vietnam dan Kamboja, belakangan menjadi negara pengimpor beras.

Dilihat dari sejarahnya, sebenarnya program KB telah ada sejak era pemerintahan Soekarno yang ditandai dengan berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Namun situasi politik kala itu tidak memungkinkan pemerintah memberikan perhatian serius, sehingga program ini tidak berkembang. Baru pada pemerintahan Soeharto program KB dicanangkan dan digalakan secara nasional hingga ke pelosok desa. Bahkan demi suksesnya program yang digunakan sebagai instrumen pengendali ledakan jumlah penduduk ini, pada tahun 1970 dibenbentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Lembaga yang konon jadi salah satu ‘mesin’ politik Soeharto ini terbukti berhasil melakukan internalisasi tujuan KB, laju ledakan jumlah penduduk dapat dikendalikan. Dalam perjalannya program KB sempat meredup, hingga pada tahun 1992, pemerintah kembali mencanagkan KB melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dengan visi gerakan KB melangkah lebih maju lagi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1999, program KB mengemban misi menjalankan prinsip-prinsip International Conference Population Developmen (ICPD) Kairo. Yaitu mengajak kaum pria ikut bertangungjawab dalam KB.

Sejauh ini, program KB masih belum mampu mencapai sasaran yaitu membentuk keluarga sejahtera dan bahagia. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk tidak menjamin pertumbuhan kualitas penduduk Indonesia. Sehingga ‘tag line’ KB yaitu membina keluarga bahagia dan sejahtera masih sebatas semboyan. Tahun 2004 melalui pemilihan presiden langsung, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipercaya oleh konstituennya untuk memimpin bangsa. Melihat gelagat laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, dan kian terpuruknya kondisi perekonomian rakyat, secara politis SBY berkomitmen untuk kembali mensukseskan program ini.

Dalam pidatonya pada peringatan Harganas tahun 2007 silam dengan tegas Presiden mengatakan bahwa KB bukan hanya program pengendalian pertumbuhan penduduk semata, tetapi juga program pengaturan kelahiran dan pengasuhan (pendidikan) anak secara sehat dan manusiawi. Dengan parameter menurunkan jumlah kematian ibu, dan anak saat proses melahirkan dan setelah dilahirkan atau pada usia balita. Sebenarnya rumusan KB era SBY ini tak jauh beda dengan rumusan pemerintahan sebelumnya.

Namun Presiden memberikan penekanan menyeluruh pada upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan (pendidikan) ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga. Sehingga paradigma KB tidak melulu pada usaha membatasi jumlah anak dan interval kelahiran. Lebih dari itu masyarakat harus mengubah pandangan tentang KB, mencakup internalisasi perencanaan pendidikan keluarga (anak), dan perencanaan ekonomi keluarga menyambut persaingan di era kompetisi global. Dalam pemerintahan SBY ini pula, logo lama KB pun dirubah dengan logo baru dengan maksud bisa menambah semangat kerja dalam menghadapi persoalan KB di masa yang akan datang yang secara resmi diluncurkan tanggal 12 Februari 2009 oleh Kepala BKKBN Sugiri Syarief.

Edited by dr. Muh. Iqbal (Sumber : http://www.bkkbn.go.id)

Comments
  1. sjahrir says:

    Kok bisa-bisanya jika bermaksud menambah semangat maka LOGO lalu diubah ya…. saya masih tak paham yang begitu-tuh…
    Salam

  2. limpo50 says:

    saya masih ingat bagaimana sejak dulu di tahun 1969 KB berevolusi dalam kampanye dan pendekatannya… mungkinkah kita jujur pada rakyat ??
    Begitu banyak korban dari pemakaian obat dan alat dan didiamkan saja.

  3. muh. iqbal says:

    hehe..KB merupakan metode jadi tidak mesti pake obat pak..!
    salam dari Manipi
    Pak aktifkanki Facebook-nya donk!!

  4. sjahrir says:

    paswordku LALI Pak. Masih mau ingat2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s